Sikopast

>>>DOWNLOAD<<<

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ,  Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati , serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota. Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. ( Vide Pasal 153ayat 1, 2 UU No. 10 Tahun 2016) >>>DOWNLOAD<<< Baca Juga PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMIIHAN 2020 (Buku Saku Polri) PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PENYELESAIAN SENGKETA ACARA CEPAT PEMILIHAN

>>>DOWNLOAD<<< Baca Juga PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PENYELESAIAN SENGKETA ACARA CEPAT PEMILIHAN TAHAPAN PILKADA 2020

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut adalah tugas utama Bawaslu dalam bekerja sesuai dengan namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum. adapun yang dimaksud Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu. upaya ini sangat perlu dilakukan karena proses penindakan yang dilakukan Bawaslu terhada sebuah permasalahan dalam pemilihan adalah permasalahan yang sering terjadi akibat dari kurang pemahaman masyarakat tetang peraturan-peraturan dalam pemilihan tersebut. namun jika proses pencegahan telah dilakukan, tetapi masih saja ada pelanggaran yang terjadi maka langkah yang dilakukan Bawaslu adalah penindakan. Penindakan adalah serangkaian proses Penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi

Bagi sebagian orang undangan pernikaha sangatlah penting dalam acara pernikahannya, karena jumlah undangan akan mempengaruhi jumlah kehadiran dalam pernikahan tersebut. terlebih jika orang tersebut dari kalangan menengah keatas, tentu akan banyak membutuhkan undangan. namun jelas akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi jika undangan ingin terkesan mewah dan menarik, yang jadi permasalahan adalah ketika seorang yang ingin membuat undangan tersebut sedang dalam kondisi kekuranan biaya, apalagi biaya pernikahan cukup menguras dompet, sehingga sebagian orang mengesampingkan kepentingan untuk membuat undangan karena biaya yang tak cukup. Baca Juga Contoh Undangan Aqiqah Elegan by Sikopast LOGO STIT-PL GUNUNG TUA CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN by SIKOPAS pada kesempatan ini sikopast akan mencoba membagikan contoh undangan yang simple namun tidak meninggalkan kesan mewahnya, undangan ini dapat anda edit sendiri untuk anda cetak sendiri, hanya dengan modal printe d

This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office . Bagi yang membutuhkan silahkan Download, semoga bermanmaat..!!! >>>DOWNLOAD<<<

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat 4  Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  PKPU No. 15 tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. geser ke samping jika ingin melihat slide Bagi yang membutuhkan silahkan download, Semoge bermanfaat..!! >>>DOWNLOAD<<< Baca Juga PEMILU DEMOKRATIS MODUL KULIAH KEWARGANEGARAAN PROSES KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dalam konstitusi UUD NKRI 1945, disebutkan bahwaNegara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, dimanakedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan,tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menekankan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, sehingga dengan demikian, rakyat yang menjadi sumber otoritas dan sekaligus penentu utama dalam menjalankan kekuasaan di sebuah negara. Demokrasi memiliki 4 nilai dasar yaitu;   kebebasan individu persamaan politik kesetaraan, dan  kedaulatan rakyat. Dalam konstitusi UUD NKRI 1945, disebutkan bahwaNegara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, dimanakedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah kurikulum mulai  dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun  2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada  pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik di perguruan tinggi merupakan insan dewasa , sehingga dianggap  sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual,  ilmuwan, praktisi, dan atau professional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses  pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan  kompetensi mahasiswa baik hardskills maupun softskills.  Hal ini sesuai dengan tujuan  Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  terampil, kompete

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu Kelompok kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik demokrasi , kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. bagi yang membutuhkan silahkan download..!!! >>>DOWNLOAD<<< Baca Juga PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA GAKKUMDU BAWASLU DALAM MENGAWASI KONTEN UJARAN KEBENCIAN PENGERTIAN SIFAT DAN KARAKTER HUKUM ISLAM by SIKOPAST

Mengunjungi Jabal Magnet di kota madinah Al-munawwaroh, disini jamaah disuguhkan dengan pemandangan padang pasir dan gugusan bukit-bukit yang tandus, dan juga jamaah istiqomah dapat menikmati beberapa kegiatan diantaranya pada menaiki Unta, menaiki Kuda, menaiki mobil jeep dan motor trai. Namun sebelum sampai di destinasi tersebut, jamaah akan di suguhkan dengan atraksi mobil yang dapat berjalan atau lebih tepatnya menanjak sampai dengan kecepatan 20 s.d 60 KM/Jam tampa menggunakan daya dari mobil tersebut, untuk lebih lengkapnya silahkan toton videonya Video by Irwan Pandapotan

DOWNLOAD Baca Juga BAWASLU DALAM MENGAWASI KONTEN UJARAN KEBENCIAN PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU

Silakan download Baca Juga PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU DOWNLOAD

foto by  http://www.aspirasionline.com/ Definisi hukum menurut hukum positif adalah peraturan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam p elanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi dengan hukuman tertentu. Sedangkan hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syari'at Islam dan fikih Islam. Syari'at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari'at. Baca Juga MAKALAH HUKUM REFLEKSIF DAN RESPONSIF IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA MAKALAH HUKUM SEBAGAI ALAT MEMPERBARUI MASYARAKAT DALAM HAL PEMILIHAN UMU

Baca Juga PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU

Baca Juga PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU

Baca Juga KETERLIBATAN PEJABAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PENEGAKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU

Baca Juga KETERLIBATAN PEJABAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CEPAT PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas dalam melakukan Penindakan diwilayah Kabupaten dalam Pelanggaran Pemilu. Sehingga berdasarkan tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten memiliki wewenang dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menangatur mengenai Pemilu, sebagaimana Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Dalam Pelaksaaan penindakan Pelanggaran, Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum sendiri dibagi atas :  Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;  Tindak Pidana Pemilu;  Pelanggaran Administrasi;  Pelangaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;  Maka untuk itu, didalam

PERAN ORMAS DALAM PILKADA Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi pembagunan demi terciptanya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila. Ormas dianggap merupakan aktor penting kesuksesan pemilihan dan menjadi wadah terbentuknya sarana perwujutan kedaulatan rakyat, sarana bagi pimpinan partai politik, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas berlandaskan kemauan dan kemampauan dari diri sendiri. Baca Juga TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM POTENSI MASALAH PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PILKADA SERENTAK PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMILIHAN Meski dalam peraturan perundang-undangan, Ormas tidak dilarang untuk mendukung salah satu calon tertentu, namun alangkah baiknya jika Ormas bersikap netral dan dapat memb

TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak akan pernah terlepas dari oknum-oknum yang akan melakukan kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak, kesalahan tersebut akan diartikan sebagai pelanggaran dalam pemilihan umum sesuai undang-undang yang berlaku, dalam pemilihan umum ada beberapa pelanggaran di klasifikasikan dalam beberapa jenis yakni Pidana Pemilu, Adminitratif, Kode Etik dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Pelanggaran Pidana Pemilu terdapat prosedur penyelesaian yang telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yang mana penanganannya akan di laksanakan dalam suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh Bawaslu melalui Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2019 yang disebut Sentra Gakkumdu. Baca Juga Peran Ormas dalam Pilkada POTENSI MASALAH PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PILKADA SERENTAK PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMILIHAN sedangkan untuk Pelanggaran Administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN SIKOPAST - Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, sebelum sampai pada tahapan putungsura, pastinya akan ditemukan banyak kendala dalam tahapan-tahapan sebelumnya, baik dalam tahapan pencalonan, kampanye, penyempurnaan DPT dll. akan ditemukan banyak permasalahan baik yang bersifat Pelanggaran Pemiluhan atau Sengketa Proses Pemilihan. Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah menjadi tugas dari Bawaslu baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. penyelasian sengketa didahului oleh proses musyawarah antar pihak bersengketa yang di mediasi oleh Bawaslu. jika dalam proses Musyawarah tidak menemui kesepakatan antar pihak yang bersengketa, maka selanjutnya Bawaslu akan melakukan proses persidangan yang disebut Sidang Adjudikasi. Baca Juga MATERI PARTISIPASI PEMUDA DALAM PILKADA POWER POIN POTENSI MASALAH PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PILKADA SERENTAK

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON Pemilihan Kepala Daerah dengan satu Pasangan Calon atau lebih populer ditengah–tengah masyarakat dengan sebutan Pasangan Calon (Paslon) Tunggal baru dikenal sejak Pilkada Serentak Tahun 2015, yang terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam UU Nomor 10/2016 dijelaskan bahwa pemilihan yang diikuti dengan pasangan calon tunggal dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon dengan kolom kosong yang tidak bergambar. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pasangan calon tunggal ditetapkan sebagai calon terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon tunggal kurang dari 50% plus 1, maka pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan diri l

Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah akan muncul banyaknya selisih paham antara Peserta Pemilu ataupun keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat. Objek sengketa proses Pemilihan meliputi perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan. Dalam hal pengajuan Proses Sengketa, Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. dalam hal permohonan sengketa dapat diselesaikan den